SIGI, BERITA HARAPAN INDONESIA – Penelusuran dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, mulai memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait administrasi pemerintahan desa, mekanisme persetujuan anggaran, serta keterbukaan pengelolaan keuangan desa.
Persoalan ini mencuat setelah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lembantongoa mengaku terkejut saat mempelajari dokumen APBDes 2024. Ia menyatakan tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses penandatanganan dokumen yang memuat persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD tersebut.
Untuk memastikan kebenaran informasi itu, Ketua BPD melakukan penelusuran ke sejumlah instansi Pemerintah Kabupaten Sigi. Namun, dalam rangkaian kunjungan tersebut, dokumen fisik yang dimaksud belum berhasil diperlihatkan kepada rombongan, sementara pihak bagian keuangan disebut menyampaikan bahwa dokumen yang diterima berbentuk file elektronik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka: bagaimana proses persetujuan APBDes 2024 dilaksanakan, siapa saja yang menandatangani dokumen tersebut, dan di mana arsip resmi yang menjadi dasar administrasi penganggaran desa disimpan?
Menelusuri Arsip di Kantor PMD Kabupaten Sigi
Pada Selasa (27/10/2026), Ketua BPD Lembantongoa mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sigi untuk meminta penjelasan sekaligus menelusuri arsip APBDes Desa Lembantongoa Tahun Anggaran 2024.
Namun, menurut keterangan Ketua BPD, staf Bidang Pemerintahan PMD menyampaikan bahwa dokumen yang dimaksud tidak tersedia di kantor tersebut. Ia kemudian diarahkan untuk menanyakan keberadaan arsip kepada bagian keuangan Kabupaten Sigi dengan alasan dokumen tersebut berada di kantor lama.
Arahan itu belum memberikan kepastian mengenai lokasi penyimpanan dokumen. Padahal, keberadaan arsip APBDes penting untuk menelusuri proses perencanaan, pembahasan, persetujuan, penetapan, hingga pelaksanaan anggaran desa.
Dalam upaya memperoleh penjelasan mengenai mekanisme verifikasi dokumen APBDes sebelum proses pencairan anggaran, awak media menghubungi Kepala Bidang Pemerintahan Desa PMD Kabupaten Sigi melalui pesan dan panggilan WhatsApp.
Namun, hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.
Belum adanya jawaban tersebut tentu belum dapat dimaknai sebagai pengakuan ataupun bukti adanya pelanggaran. Meski demikian, penjelasan dari pejabat yang berwenang tetap dibutuhkan untuk memastikan prosedur administrasi yang berlaku dan menjawab pertanyaan masyarakat.
Dari Bagian Keuangan Diarahkan ke Kecamatan Palolo
Setelah memperoleh arahan dari staf PMD Kabupaten Sigi, Ketua BPD kemudian berupaya menelusuri keberadaan dokumen melalui bagian keuangan Kabupaten Sigi. Namun, ia kembali diarahkan untuk menghubungi pihak PMD Kecamatan Palolo.
Ketua BPD bersama tokoh masyarakat, perwakilan Yayasan Garda Integritas Indonesia, dan awak media selanjutnya mendatangi Kantor Kecamatan Palolo untuk meminta klarifikasi mengenai APBDes Desa Lembantongoa Tahun Anggaran 2024.
Di kantor tersebut, menurut keterangan Ketua BPD, staf PMD kecamatan menyampaikan bahwa dokumen yang ditanyakan belum diterima oleh bagian mereka.
Ketua BPD kemudian menghubungi Denni, yang disebut sebagai petugas PMD Kecamatan Palolo. Dalam percakapan tersebut, Denni, sebagaimana dituturkan kembali oleh Ketua BPD, menyampaikan bahwa dokumen APBDes merupakan hak kepala desa karena bersifat rahasia.
Pernyataan tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari yang bersangkutan, termasuk penjelasan mengenai dasar hukum dan konteks pembicaraan tersebut.
Sebab, APBDes merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa yang berkaitan dengan kepentingan publik. Akses terhadap informasi publik pada prinsipnya dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tetap memperhatikan informasi yang secara sah dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Beberapa waktu kemudian, Camat Palolo tiba di kantor kecamatan dan berdiskusi langsung dengan Ketua BPD bersama rombongan.
Dalam diskusi tersebut, Ketua BPD mempertanyakan apakah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dapat dicairkan tanpa adanya persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
Menurut penuturan Ketua BPD, Camat Palolo menjelaskan bahwa dalam mekanisme APBDes terdapat persetujuan bersama yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.
Namun, Ketua BPD kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen APBDes 2024 yang sedang dipersoalkan.
Perbedaan antara penjelasan mengenai mekanisme persetujuan bersama dan pengakuan Ketua BPD tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen resmi, risalah musyawarah BPD, keputusan persetujuan, serta arsip administrasi yang berkaitan dengan penetapan APBDes.
Bagian Keuangan Sebut Menerima File, Bukan Dokumen Fisik
Penelusuran berlanjut pada Kamis (29/10/2026). Ketua BPD Lembantongoa bersama perwakilan Yayasan Garda Integritas Indonesia kembali mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi untuk meminta penjelasan mengenai keberadaan dokumen APBDes 2024.
Dalam diskusi dengan bagian keuangan, menurut penuturan Ketua BPD, pihak tersebut menjelaskan bahwa dokumen yang diterima berbentuk file elektronik, bukan dokumen fisik.
Dalam percakapan itu, Ketua BPD juga menuturkan bahwa pihak bagian keuangan mempertanyakan siapa yang menandatangani dokumen apabila dirinya memang tidak membubuhkan tanda tangan.
“Kalau Bapak tidak bertanda tangan, lantas siapa yang menandatangani?” demikian pertanyaan yang disampaikan ,vera Kepada Ketua BPD.
Sementara itu, Vera, yang turut memberikan tanggapan dalam diskusi tersebut, menyampaikan bahwa tanda tangan dalam dokumen perlu diperiksa untuk memastikan keasliannya.
Pernyataan tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan.
Untuk memastikan persoalan ini, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen sumber, file elektronik yang diterima instansi keuangan, identitas pihak yang membubuhkan tanda tangan, serta bukti administrasi persetujuan bersama.
Apabila terdapat perbedaan tanda tangan atau dugaan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif oleh pihak berwenang.
Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup berhenti pada saling mengarahkan dari satu kantor ke kantor lainnya. Penjelasan mengenai keberadaan arsip, sistem penyimpanan dokumen, dan alur administrasi APBDes perlu disampaikan secara terang.
Mekanisme Persetujuan APBDes Menjadi Sorotan
Persoalan yang disampaikan Ketua BPD Lembantongoa perlu dilihat dalam kerangka aturan pengelolaan keuangan desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, mengatur fungsi BPD, antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
Sementara itu, Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa proses pembahasan dan kesepakatan bersama merupakan bagian penting dalam penyusunan APBDes.
Karena itu, pengakuan Ketua BPD yang menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen APBDes 2024 perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen pendukung, termasuk berita acara musyawarah, keputusan BPD, daftar hadir, dokumen persetujuan, dan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah ditetapkan.
Perlu ditegaskan bahwa persoalan tanda tangan tidak dapat dinilai hanya dari pengakuan salah satu pihak. Pemeriksaan harus memastikan apakah persetujuan bersama benar-benar dilaksanakan dan apakah dokumen yang digunakan dalam proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keterbukaan Arsip dan Pertanggungjawaban Anggaran Desa
Selain mekanisme persetujuan, keberadaan arsip APBDes 2024 juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa informasi publik pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses masyarakat, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
Pasal 7 undang-undang tersebut juga mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang berada di bawah kewenangannya serta mengelola sistem informasi dan dokumentasi secara baik agar dapat diakses dengan mudah.
Dengan demikian, penelusuran arsip APBDes bukan sekadar persoalan mencari dokumen fisik, melainkan juga menyangkut kepastian pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan desa.
Apabila dokumen fisik tidak berada di kantor tertentu, instansi terkait perlu menjelaskan apakah arsip tersebut tersimpan di tempat lain, dikelola secara elektronik, atau berada dalam penguasaan unit kerja lainnya.
Yang perlu dipastikan adalah kesesuaian antara dokumen elektronik, dokumen yang telah ditetapkan, serta bukti persetujuan yang menjadi dasar penerbitan Peraturan Desa tentang APBDes.
Sejumlah Pertanyaan Masih Menunggu Jawaban
Dari rangkaian penelusuran tersebut, setidaknya terdapat sejumlah hal yang masih memerlukan penjelasan resmi:
1. Di mana arsip resmi APBDes Desa Lembantongoa Tahun Anggaran 2024 disimpan?
2. Apakah dokumen yang diterima bagian keuangan merupakan dokumen final yang telah ditetapkan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pembahasan dan persetujuan APBDes 2024?
4. Apakah tersedia berita acara musyawarah BPD, keputusan persetujuan, daftar hadir, dan dokumen pendukung lainnya?
5. Siapa yang membubuhkan tanda tangan dalam dokumen yang dipersoalkan Ketua BPD?
6. Bagaimana proses verifikasi administrasi dilakukan sebelum penyaluran dan pencairan anggaran desa?
7. Bagaimana mekanisme keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap dokumen pengelolaan keuangan desa tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, bukan melalui dugaan atau kesimpulan sepihak.
Masyarakat Desa Lembantongoa berhak memperoleh kejelasan mengenai pengelolaan anggaran desa yang bersumber dari keuangan negara. Pemerintah desa dan instansi terkait juga berkewajiban menjalankan tata kelola administrasi secara tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya.
Hingga berita ini diterbitkan, persoalan mengenai keberadaan arsip fisik, proses persetujuan APBDes 2024, dan pihak yang menandatangani dokumen tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan keterangan Ketua BPD Lembantongoa dan hasil penelusuran yang disampaikan kepada awak media. Pernyataan mengenai isi percakapan dengan sejumlah pejabat dan staf ditulis berdasarkan penuturan narasumber dan masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak terkait.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa PMD Kabupaten Sigi melalui pesan dan panggilan WhatsApp belum memperoleh tanggapan hingga berita ini disusun. Keterangan dari Pemerintah Desa Lembantongoa, PMD Kecamatan Palolo, Camat Palolo, Denni, Vera, serta bagian keuangan Kabupaten Sigi masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun tindak pidana. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(TIM Berita harapan Indonesia)
