JAKARTA-BERITA HARAPAN INDONESIA -Ada perkembangan menarik dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia belakangan ini. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, langkah pemberantasan berbagai penyakit masyarakat mulai mendapatkan perhatian dan respons positif dari sebagian publik. Pemberantasan judi online, narkoba, hingga berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat menjadi agenda yang mendapatkan sorotan.
Kehadiran Kapolri dalam sejumlah persoalan juga memperlihatkan pendekatan kepemimpinan yang ingin lebih dekat dengan masyarakat. Ketika muncul persoalan, ia tidak selalu menunggu laporan berjenjang dari bawah. Ada kecenderungan untuk turun langsung melihat persoalan, menemui pihak yang berkepentingan, dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Termasuk ketika berhadapan dengan massa aksi, kehadiran seorang pimpinan kepolisian di tengah demonstran memberikan pesan bahwa institusi kepolisian semestinya tidak menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus selalu dihadapi dengan pendekatan kekuasaan. Demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dilindungi, bukan sesuatu yang otomatis dianggap sebagai ancaman keamanan.
Pendekatan seperti ini tentu penting bagi institusi kepolisian yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan polisi yang tidak hanya tegas dalam menindak kejahatan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman ketika berhadapan dengan aparat itu sendiri.
Namun, persoalan mendasar dalam sebuah institusi besar tidak selalu terletak pada bagaimana seorang pimpinan menyampaikan kebijakan. Tantangan sesungguhnya justru berada pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan oleh ribuan bahkan ratusan ribu anggota yang bertugas di berbagai daerah.
Di sinilah persoalan mulai terlihat. Ketika pimpinan kepolisian berusaha membangun citra positif, sebagian oknum justru melakukan tindakan yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Apa yang dibangun melalui kebijakan dan komunikasi kepemimpinan bisa rusak akibat perilaku anggota di lapangan.
Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik adalah polemik penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut menuai sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai perlakuan dan dugaan intimidasi terhadap sejumlah santriwati oleh oknum kepolisian dalam proses penggeledahan.
Peristiwa ini bukan persoalan sederhana. Lingkungan pesantren merupakan ruang pendidikan dan kehidupan keagamaan yang di dalamnya terdapat santri, termasuk perempuan yang masih berusia muda. Setiap tindakan aparat di lingkungan seperti itu semestinya mempertimbangkan prosedur hukum, perlindungan terhadap perempuan, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Kepolisian memang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penggeledahan, dan tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan berarti anggota dapat bertindak tanpa batas. Ada prosedur, etika, dan tanggung jawab yang harus dijalankan.
Dalam perkara Sukoharjo, polemik tersebut kemudian berujung pada pencopotan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena oleh Kapolri. Keputusan itu menjadi perhatian karena memperlihatkan bahwa persoalan perilaku anggota di lapangan dapat berimbas langsung pada tanggung jawab pimpinan wilayah.
Pencopotan seorang Kapolres tentu bukan perkara kecil. Jabatan tersebut merupakan posisi strategis dalam struktur kepolisian daerah. Namun, ketika sebuah peristiwa telah menimbulkan kegaduhan dan merusak kepercayaan masyarakat, evaluasi terhadap pimpinan menjadi bagian dari tanggung jawab organisasi.
Yang menarik dari kasus ini adalah adanya jarak antara semangat membangun kepercayaan publik di tingkat pimpinan dengan tindakan yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Kapolri mungkin ingin menunjukkan bahwa polisi hadir untuk melindungi masyarakat. Namun, ketika masyarakat justru merasa terintimidasi oleh aparat, pesan kepemimpinan tersebut kehilangan maknanya di hadapan publik.
Persoalan serupa juga terlihat dalam berbagai kasus keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika. Narkoba selama ini menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak merusak kehidupan masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus menyatakan perang terhadap peredaran narkotika, sementara kepolisian menjadi salah satu institusi utama yang berada di garis depan pemberantasannya.
Ironisnya, dalam sejumlah perkara yang muncul ke ruang publik, justru terdapat anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Ada anggota yang terseret perkara penggunaan narkoba, ada pula yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan peredaran gelap narkotika.
Kasus semacam ini memiliki persoalan yang jauh lebih serius dibandingkan pelanggaran disiplin biasa. Anggota kepolisian memiliki akses terhadap informasi, jaringan penegakan hukum, serta kewenangan yang tidak dimiliki masyarakat umum. Ketika kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan, persoalannya bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan juga ancaman terhadap integritas penegakan hukum.
Bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap pemberantasan narkoba apabila masih ada aparat yang justru diduga terlibat dalam lingkaran kejahatan tersebut?
Pertanyaan ini semakin relevan ketika kepolisian sedang berupaya memperlihatkan keseriusan memberantas narkoba hingga ke jaringan yang lebih besar. Penindakan terhadap bandar, pengedar, dan pengguna tentu penting. Tetapi pembersihan internal juga tidak kalah penting. Jangan sampai pemberantasan narkoba hanya terlihat keras terhadap masyarakat biasa, sementara anggota yang terlibat mendapatkan perlakuan berbeda.
Selain persoalan narkotika, berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan oleh oknum polisi juga terus menjadi perhatian publik. Kekerasan dalam proses penegakan hukum, tindakan tidak profesional ketika menangani masyarakat, hingga perilaku anggota yang bertentangan dengan aturan institusi merupakan persoalan yang berulang kali memunculkan kritik.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat juga menyaksikan bagaimana kasus-kasus yang melibatkan anggota kepolisian dapat berkembang menjadi persoalan nasional. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan pejabat tinggi Polri, Ferdy Sambo, misalnya, memperlihatkan betapa seriusnya ancaman penyalahgunaan kekuasaan ketika integritas internal tidak dijaga. Perkara tersebut memang terjadi sebelum kepemimpinan Suyudi, sehingga tidak tepat dibebankan sebagai persoalan yang muncul pada masa kepemimpinannya. Namun, kasus itu tetap menjadi pengingat tentang besarnya konsekuensi ketika kewenangan aparat tidak dijalankan sesuai hukum.
Demikian pula kasus penganiayaan yang melibatkan anggota kepolisian, praktik pemerasan oleh oknum, serta perkara penyalahgunaan narkotika yang menyeret personel Polri. Setiap perkara yang terbukti melalui proses hukum menunjukkan bahwa persoalan integritas internal bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan membuat slogan reformasi atau melakukan konferensi pers.
Ada satu persoalan yang sering luput dari perhatian, yakni dampak tindakan seorang anggota terhadap citra seluruh institusi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak selalu mampu membedakan kebijakan Kapolri, kebijakan Kapolda, kebijakan Kapolres, hingga tindakan seorang anggota di lapangan. Bagi masyarakat yang mengalami perlakuan buruk, orang yang mereka hadapi adalah polisi. Pengalaman tersebut kemudian membentuk penilaian terhadap institusi secara keseluruhan.
Satu anggota yang bertindak kasar bisa membuat masyarakat meragukan profesionalitas kepolisian. Satu anggota yang terlibat narkoba bisa menimbulkan kecurigaan terhadap keseriusan pemberantasan narkotika. Satu tindakan intimidasi terhadap warga bisa menghapus kesan positif yang dibangun melalui berbagai kegiatan pelayanan masyarakat.
Inilah tantangan yang tidak mudah bagi seorang Kapolri. Mengubah citra kepolisian tidak cukup dilakukan melalui pendekatan komunikasi publik, kunjungan lapangan, atau penindakan terhadap kejahatan yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Perubahan harus menyentuh budaya organisasi hingga tingkat paling bawah.
Kapolri memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan dan memberikan instruksi kepada seluruh jajaran. Namun, keberhasilan kepemimpinan juga sangat ditentukan oleh kemampuan memastikan bahwa instruksi tersebut benar-benar dijalankan. Tidak boleh ada perbedaan antara standar perilaku yang ditampilkan pimpinan dengan perilaku anggota ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.
Pengawasan internal juga perlu berjalan lebih serius. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) tidak boleh hanya hadir setelah sebuah kasus menjadi viral. Pengawasan semestinya mampu mendeteksi potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi persoalan besar. Mekanisme pengaduan masyarakat harus mudah diakses, proses pemeriksaan harus transparan, dan setiap pelanggaran harus ditindak berdasarkan bukti serta ketentuan hukum.
Begitu pula dalam kasus narkotika. Pemeriksaan internal terhadap anggota perlu dilakukan secara konsisten, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang melibatkan lebih dari satu personel. Tidak cukup hanya memeriksa anggota yang tertangkap atau menjadi sorotan. Apabila terdapat bukti keterlibatan pihak lain, proses hukum harus menjangkau seluruh pihak tanpa memandang pangkat dan jabatan.
Di sisi lain, pimpinan kepolisian juga harus memastikan bahwa anggota yang menjalankan tugas secara profesional mendapatkan perlindungan dan penghargaan. Jangan sampai anggota yang bekerja sesuai prosedur justru kehilangan semangat karena perilaku segelintir orang yang merusak nama baik organisasi.
Sebab, tidak adil apabila seluruh anggota Polri dinilai buruk akibat tindakan oknum. Banyak polisi yang bekerja di lapangan dengan risiko besar, menjaga keamanan, membantu masyarakat, dan menjalankan tugas pelayanan dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Mereka juga dirugikan ketika kepercayaan publik terhadap institusinya menurun akibat tindakan rekan sendiri.
Tetapi pembelaan terhadap anggota yang bekerja dengan baik tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi pelanggaran. Justru institusi yang profesional harus berani membedakan antara anggota yang menjalankan tugas dengan benar dan mereka yang menyalahgunakan kewenangan.
Publik sebenarnya tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Masyarakat ingin polisi yang tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi tetap santun ketika menghadapi warga. Polisi yang berani membongkar jaringan narkoba, tetapi tidak memberikan ruang bagi anggotanya untuk terlibat dalam bisnis haram tersebut. Polisi yang hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, bukan justru membuat masyarakat takut ketika berhadapan dengan aparat.
Kepemimpinan Kapolri Suyudi akan menghadapi ujian yang tidak hanya datang dari besarnya kasus kejahatan di luar institusi, tetapi juga dari kemampuan membersihkan persoalan di dalam tubuh kepolisian sendiri. Gerakan pemberantasan judi online, narkoba, dan kejahatan lainnya memang penting. Begitu pula kehadiran langsung pimpinan ketika terjadi persoalan di tengah masyarakat.
Namun, ketika seorang pimpinan berusaha mendekatkan institusi kepada masyarakat, setiap anggota juga harus memahami bahwa seragam yang mereka kenakan membawa tanggung jawab besar. Tindakan mereka bukan sekadar perilaku pribadi, melainkan representasi institusi yang memiliki kewenangan menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
Kasus Sukoharjo, dugaan keterlibatan anggota dalam perkara narkotika, serta berbagai persoalan penyalahgunaan kewenangan memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah kepolisian masih cukup panjang. Setiap kasus yang muncul bukan hanya membutuhkan penanganan terhadap pelaku, tetapi juga evaluasi terhadap sistem pengawasan, pembinaan, dan budaya kerja di dalam organisasi.
Di tengah upaya membangun kembali kepercayaan publik, satu hal yang tidak boleh terjadi adalah ketika kebijakan pimpinan berjalan ke satu arah, sementara perilaku sebagian anggota justru bergerak ke arah sebaliknya. Sebab, masyarakat berhadapan langsung dengan polisi di jalan, di kantor pelayanan, di tempat pemeriksaan, dan di berbagai ruang kehidupan sehari-hari. Di sanalah wajah kepolisian sebenarnya dinilai, bukan semata-mata dari pernyataan yang disampaikan oleh pimpinannya.(Tim)
