PALU, BERITA HARAPAN INDONESIA – Upaya awak media bersama Yayasan Garda Integritas Indonesia (GII) untuk memperoleh klarifikasi terkait pembangunan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Sisi Darat di Desa Anca, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Tahun Anggaran 2023, hingga kini belum mendapatkan tanggapan dari Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Dodot Tinarso, S.Sos., M.T.
Persoalan tersebut bermula pada 12 Oktober 2026, ketika tim awak media dari Berita Harapan Indonesia bersama perwakilan Yayasan Garda Integritas Indonesia mendatangi Kantor Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan R.A. Kartini.
Setibanya di kantor tersebut, tim mengaku langsung difoto oleh petugas keamanan (satpam). Menurut keterangan yang diterima tim, pengambilan foto tersebut dilakukan atas arahan salah seorang staf kepala dinas.
Saat menyampaikan maksud kedatangan melalui petugas keamanan, tim mendapatkan informasi bahwa kepala dinas masih mengikuti rapat secara daring (Zoom).
Awak media bersama perwakilan yayasan kemudian memilih menunggu dengan harapan dapat bertemu langsung dan menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait pembangunan rehabilitasi fasilitas pelabuhan tersebut.
Namun, setelah menunggu kurang lebih tiga jam, kepala dinas belum juga dapat ditemui. Karena waktu pelayanan kantor telah menunjukkan pukul 16.20 WITA, tim akhirnya memutuskan meninggalkan kantor tersebut.
Tidak berhenti sampai di situ, beberapa hari kemudian tim kembali mendatangi kantor Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Akan tetapi, pada kunjungan kedua tersebut, tim kembali belum berhasil menemui kepala dinas dengan alasan yang disampaikan bahwa beliau sedang menerima tamu.
Surat Konfirmasi Resmi Dilayangkan
Setelah dua kali melakukan kunjungan langsung, tepatnya pada 30 Oktober 2026, tim awak media akhirnya menempuh jalur tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Dodot Tinarso, S.Sos., M.T.
Surat tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai pembangunan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Sisi Darat Desa Anca, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Tahun Anggaran 2023, yang berlangsung saat Dodot Tinarso menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi.
Namun, hingga 4 November 2026, menurut keterangan tim media, belum ada jawaban maupun tanggapan resmi yang diterima atas surat konfirmasi tersebut.
Dua media yang melakukan upaya konfirmasi tersebut adalah Berita Harapan Indonesia dan Suara Nusantara Palu.
Ketua Yayasan GII: Pejabat Publik Harus Terbuka terhadap Pers
Menanggapi rangkaian kejadian tersebut, Ketua Yayasan Garda Integritas Indonesia, Fadri A. Hende, menyampaikan keprihatinannya terhadap hambatan yang dialami awak media ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Menurut Fadri, pejabat publik semestinya memberikan ruang komunikasi yang baik kepada insan pers, terutama ketika wartawan datang untuk meminta klarifikasi atas suatu persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Pejabat publik harus terbuka terhadap konfirmasi pers. Jangan biarkan wartawan terus menunggu tanpa kepastian. Kami juga prihatin apabila terdapat hambatan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” ujar Fadri.
Ia menegaskan bahwa konfirmasi merupakan bagian penting dalam proses jurnalistik untuk memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila wartawan telah menempuh prosedur resmi dengan menyampaikan surat konfirmasi, menurutnya, surat tersebut sudah semestinya mendapatkan perhatian dan tanggapan yang patut dari pihak terkait.
“Keterbukaan informasi dan komunikasi dengan pers merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat. Jangan memandang wartawan sebagai gangguan. Justru melalui konfirmasi, seorang pejabat memiliki kesempatan untuk menjelaskan, meluruskan, serta menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada publik,” tambahnya.
Ruang Klarifikasi Tetap Terbuka
Dalam kerja jurnalistik, upaya konfirmasi bukan dimaksudkan untuk menghakimi atau membangun opini sepihak, melainkan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan verifikasi informasi.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 6 yang mengamanatkan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Oleh karena itu, tim Berita Harapan Indonesia dan Suara Nusantara Palu tetap membuka ruang bagi Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Dodot Tinarso, S.Sos., M.T., untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi terkait pembangunan rehabilitasi fasilitas pelabuhan di Desa Anca tersebut.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari pihak yang bersangkutan. Setiap penjelasan, dokumen pendukung, maupun hak jawab yang disampaikan akan menjadi bagian penting dalam menjaga pemberitaan tetap berimbang dan profesional.(Tim Redaksi)
BERITA HARAPAN INDONESIA
