Diduga Utang Sewa Alat Rp418 Juta Belum Dibayar, Oknum Pegawai PT Adhi Karya Inisial MR Disorot
SIGI, BERITA HARAPAN INDONESIA – Persoalan dugaan tunggakan pembayaran sewa alat berat pada proyek pekerjaan Sabodam di Desa Namo, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, tahun anggaran 2023–2024, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju kepada seorang oknum pegawai PT Adhi Karya berinisial MR yang disebut belum memberikan tanggapan atas konfirmasi awak media terkait persoalan tersebut.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada awak media, Jefri selaku pemilik alat mengaku masih menantikan penyelesaian pembayaran sewa alat yang menurut keterangannya mencapai Rp418.000.000 (empat ratus delapan belas juta rupiah)
Persoalan ini bukan lagi sekadar keterlambatan komunikasi biasa. Sebab, apabila benar terdapat kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama, maka hal tersebut menyangkut tanggung jawab perusahaan terhadap pihak yang telah memberikan dukungan alat untuk pelaksanaan pekerjaan proyek.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada MR sejak 25 September 2026 hingga 11 November 2026. Namun, sampai berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan dari yang bersangkutan terkait kejelasan pembayaran sewa alat tersebut.
Sikap tidak adanya respons terhadap upaya konfirmasi media tentu menimbulkan pertanyaan publik. Apakah persoalan ini sudah diketahui dan ditangani oleh pihak manajemen perusahaan? Ataukah masih terdapat persoalan administrasi maupun tanggung jawab pembayaran yang belum mendapatkan penyelesaian?
Jefri, sebagai pemilik alat, sangat mengharapkan perhatian serius dari PT Adhi Karya agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti. Ia berharap perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat.
JANGAN BIARKAN HAK PIHAK KETIGA TERABAIKAN
Dalam pelaksanaan proyek pekerjaan infrastruktur, hubungan kerja sama antara perusahaan kontraktor dan penyedia alat harus dibangun atas dasar profesionalitas, transparansi, serta tanggung jawab.
Pihak yang telah menyewakan alat untuk mendukung pekerjaan proyek tentu memiliki hak untuk memperoleh pembayaran sesuai kesepakatan. Karena itu, kejelasan penyelesaian kewajiban menjadi hal yang patut mendapat perhatian serius.
Nilai yang disebut mencapai Rp418 juta bukan jumlah kecil. Jika benar masih terdapat kewajiban yang belum dibayarkan, maka persoalan ini perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait.
Media Berita Harapan Indonesia menilai bahwa persoalan ini layak mendapat perhatian manajemen PT Adhi Karya. Jangan sampai pihak penyedia alat yang telah menjalankan kewajibannya justru harus terus menunggu tanpa kepastian penyelesaian pembayaran.
MENUNGGU KLARIFIKASI PT ADHI KARYA
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada MR maupun manajemen PT Adhi Karya untuk memberikan penjelasan mengenai status pembayaran sewa alat, dasar perjanjian, serta langkah penyelesaian yang telah atau akan dilakukan.
Publik berhak mengetahui duduk persoalan secara terang. Sebab, profesionalitas sebuah perusahaan tidak hanya terlihat dari keberhasilannya menyelesaikan pekerjaan proyek, tetapi juga dari bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban terhadap mitra kerja dan pihak ketiga.(Redaksi Armin)
BERITA HARAPAN INDONESIA
Mengawal keterbukaan Dan Mengedepankan fakta, dan memperjuangkan keadilan.
