SIGI, BERITA HARAPAN INDONESIA — Dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, memasuki tahapan pemeriksaan oleh penyidik Polres Sigi. Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut keabsahan dokumen administrasi pemerintahan desa serta transparansi pengelolaan anggaran desa.
Pada Kamis, 22 Oktober 2026, salah satu warga sekaligus unsur lembaga adat Desa Lembantongoa, Sele, menjalani pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di ruangan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Sigi. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan polisi yang diajukan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen APBDes Tahun 2024.
Laporan tersebut telah diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Sigi pada 31 Agustus 2026, dengan nomor STTLP/231/VIII/2026/SPKT-III/Polres-Sigi.
Sebelum memasuki ruangan Tipidkor untuk menjalani pemeriksaan, Sele menyampaikan keterangannya kepada tim awak media bersama perwakilan Yayasan Garda Integritas Indonesia (GII). Dalam keterangannya, ia meminta agar aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, profesional, dan tuntas.
Menurut Sele, dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen APBDes 2024 tidak boleh dipandang sebagai persoalan administrasi biasa. Apabila dugaan tersebut terbukti, perlu dipastikan siapa pihak yang bertanggung jawab, bagaimana dokumen itu dibuat atau digunakan, serta apa tujuan penggunaan tanda tangan yang dipersoalkan tersebut.
“Persoalan ini harus diusut sampai tuntas. Kami meminta aparat penegak hukum mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab apabila dugaan pemalsuan tanda tangan ini terbukti,” demikian inti tuntutan pelapor.
Bagi pelapor, kejelasan mengenai keabsahan dokumen APBDes merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab, dokumen anggaran desa seharusnya disusun dan digunakan sesuai prosedur, dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Restorative Justice Menjadi Sorotan
Di sela-sela persiapan pemeriksaan BAP, tim awak media berdiskusi dengan penyidik Polres Sigi mengenai kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif.
Dalam diskusi tersebut, penyidik menjelaskan bahwa penyelesaian secara damai tidak serta-merta dapat diterapkan pada setiap perkara. Penerapannya harus mempertimbangkan jenis tindak pidana, ketentuan hukum yang berlaku, serta persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Terlebih, apabila suatu perkara berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran negara atau desa, penanganannya perlu memperhatikan kepentingan publik dan kemungkinan adanya kerugian keuangan negara. Namun, status perkara dan unsur tindak pidananya tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Dalam konteks dugaan pemalsuan dokumen, ketentuan hukum pidana yang relevan perlu ditentukan berdasarkan waktu perbuatan, jenis dokumen, unsur tindak pidana, dan aturan yang berlaku. Karena itu, penerapan pasal pidana maupun kemungkinan mekanisme penyelesaian perkara tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan dugaan awal.
Perlu dicatat, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan mengenai pemalsuan surat antara lain diatur dalam Pasal 391, sedangkan Pasal 392 mengatur bentuk pemalsuan tertentu dengan pemberatan. Penerapan ketentuan tersebut terhadap perkara ini harus ditentukan oleh penyidik berdasarkan fakta dan unsur hukum yang ditemukan.
Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Memunculkan Pertanyaan Transparansi
Bagi masyarakat Desa Lembantongoa, persoalan ini tidak berhenti pada benar atau tidaknya tanda tangan yang tercantum dalam dokumen APBDes 2024. Pemeriksaan juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana dokumen tersebut disusun, siapa yang mengesahkan, serta apakah seluruh tahapan administrasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Apabila tanda tangan dalam dokumen tersebut terbukti digunakan tanpa hak atau dipalsukan, persoalan itu berpotensi menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola administrasi dan transparansi pemerintahan desa.
Meski demikian, dugaan tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai bukti adanya korupsi atau kerugian keuangan negara. Kedua hal tersebut memerlukan pemeriksaan dan pembuktian tersendiri oleh pihak yang berwenang.
Karena itu, proses penyidikan menjadi penting untuk menguji keaslian dokumen, meminta keterangan pihak-pihak terkait, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi munculnya laporan tersebut.
Masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai penggunaan anggaran desa, sementara setiap pihak yang diperiksa tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Yayasan GII Desak Inspektorat Audit Anggaran 2024 dan 2025
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Yayasan Garda Integritas Indonesia menyampaikan imbauan kepada Inspektorat Kabupaten Sigi agar melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Lembantongoa untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, laporan pertanggungjawaban, dan realisasi penggunaan anggaran di lapangan.
Inspektorat diharapkan dapat menelaah dokumen pendukung, memeriksa proses administrasi, serta melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait sesuai kewenangan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, hasil pemeriksaan diharapkan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dorongan audit tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dana Desa merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib, dan sesuai aturan.
Publik Menunggu Keseriusan Penegakan Hukum
Pemeriksaan BAP terhadap Sele menjadi salah satu tahapan dalam penanganan laporan yang telah masuk ke Polres Sigi. Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada pemeriksaan pelapor, melainkan juga pada langkah penyidik selanjutnya dalam mengumpulkan bukti dan mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan dokumen APBDes 2024 tersebut.
Penanganan perkara ini diharapkan berjalan secara objektif, transparan sesuai ketentuan, dan tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Apabila ditemukan bukti yang cukup, proses hukum perlu dilanjutkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, setiap kesimpulan harus bertumpu pada alat bukti yang sah.
Kini, masyarakat menunggu tindak lanjut Polres Sigi serta respons Inspektorat Kabupaten Sigi atas dorongan audit penggunaan anggaran Desa Lembantongoa untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Sebab, transparansi anggaran desa bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab publik. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara profesional, setiap dokumen harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap pihak yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.(Redaksi TIM BERITA HARAPAN INDONESIA)
