Bukan Hanya Presiden, Dugaan Penyadapan Ilegal Diduga Sasar Pejabat Negara hingga Insan Pers
JAKARTA, BERITA HARAPAN INDONESIA– Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian publik. Perkara ini bukan sekadar menyangkut dugaan pelanggaran terhadap privasi Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga membuka persoalan serius mengenai batas kewenangan pengawasan dan perlindungan komunikasi pribadi di lingkungan negara.
Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik. Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut keterangan penyidik, dugaan aktivitas penyadapan berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Bahkan, pada Oktober 2026, para tersangka diduga melakukan penghapusan data log untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan karena sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana kewenangan pemantauan komunikasi dijalankan, dan siapa yang seharusnya mengawasi agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan?
Dalam negara hukum, penyadapan bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara bebas. Setiap aktivitas pemantauan komunikasi harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, serta berada dalam batas kewenangan yang telah ditentukan.
Jika dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut terbukti melalui proses hukum, persoalannya tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap individu yang menjadi sasaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Terlebih, ketika dugaan penyadapan menyasar kalangan jurnalis dan organisasi masyarakat, muncul kekhawatiran mengenai ruang kebebasan menyampaikan informasi, melakukan pengawasan publik, serta menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara.
Di sisi lain, penyidik juga memiliki pekerjaan penting untuk mengungkap secara terang peran masing-masing tersangka, mekanisme penyadapan yang digunakan, siapa yang memberikan perintah, serta bagaimana sistem tersebut dapat dioperasikan tanpa melalui prosedur yang semestinya.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana data elektronik yang diduga dihapus dapat dipulihkan dan apakah masih terdapat pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.
Kasus ini menjadi ujian transparansi bagi institusi kepolisian. Penegakan hukum harus berjalan objektif, terbuka, dan tidak tebang pilih, tanpa memandang jabatan maupun pangkat pihak yang terlibat.
Sebab, perlindungan privasi, kebebasan pers, dan kepastian hukum bukan hanya hak pejabat negara, melainkan juga hak seluruh warga negara.
Kini, masyarakat menunggu proses hukum yang mampu menjawab satu persoalan mendasar: apakah kewenangan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan hukum, atau justru berpotensi keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan?**
*(Tim Redaksi)*
BERITA HARAPAN INDONESIA
Media Online: beritaharapan.site
