SIGI, SULAWESI TENGAH – BERITAHARAPANINDONESIA—Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama sejumlah warga Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, menghadiri panggilan penyidik Polres Sigi pada Senin (26/10/2026). Kehadiran mereka berkaitan dengan permintaan klarifikasi atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.
Dalam proses pemeriksaan, penyidik mempertanyakan kepada Ketua BPD mengenai keterlibatannya dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Ketua BPD, berdasarkan keterangannya, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan maupun penetapan anggaran untuk kedua tahun tersebut. Ia juga mengaku tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai tim perumus ataupun tim penetapan dokumen APBDes tersebut.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan mengenai proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Pasalnya, dokumen APBDes telah tersusun, sementara Ketua BPD mengaku tidak mengetahui secara jelas siapa pihak yang merumuskan dan menetapkannya.
Persoalan tersebut kini menjadi bagian dari klarifikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum untuk memastikan apakah seluruh tahapan penyusunan dan penetapan anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Yos Peanda Mengaku Menemukan Namanya dalam Daftar Hadir
Pada kesempatan yang sama, Yos Peanda, salah seorang warga yang mengaku tanda tangannya dicantumkan tanpa sepengetahuannya, turut dimintai keterangan oleh penyidik terkait dokumen APBDes Tahun Anggaran 2024.
Kepada awak media, Yos menjelaskan bahwa dirinya memperoleh kesempatan melihat dokumen tersebut setelah mendatangi Ketua BPD untuk menanyakan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah desa sepanjang tahun anggaran 2024.
“Saya pergi bertanya kepada Ketua BPD untuk melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024,” ujar Yos.
Ia menjelaskan, keinginannya mengetahui pelaksanaan kegiatan desa juga berkaitan dengan keterlibatannya dalam tim pemenangan Kepala Desa Arman pada saat pemilihan kepala desa.
Menurut Yos, karena dirinya mengetahui visi dan misi yang disampaikan Arman ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa, ia ingin mengetahui sejauh mana program-program tersebut telah direalisasikan.
Saat Ketua BPD memperlihatkan dokumen yang dimaksud, Yos mengaku terkejut setelah menemukan namanya tercantum dalam daftar hadir rapat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2024.
Yos menyatakan dirinya tidak pernah mengikuti pertemuan tersebut. Ia kemudian memeriksa dokumen itu dan mendapati adanya tanda tangan yang diduga menyerupai tanda tangannya, meskipun ia mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam rapat dimaksud.
Temuan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang mencantumkan nama dan tanda tangan dalam daftar hadir tersebut, serta untuk kepentingan apa dokumen itu digunakan.
Namun, dugaan pemalsuan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, pencocokan tanda tangan, keterangan para pihak, serta alat bukti lain yang relevan.
Nama Tokoh Lembaga Adat Sele Juga Disebut
Yos Peanda mengungkapkan, saat memeriksa daftar hadir dalam dokumen tersebut, ia juga menemukan nama Sele, seorang tokoh lembaga adat Desa Lembantongoa.
Setelah mengetahui hal itu, Yos berinisiatif menyampaikan informasi tersebut kepada Sele agar yang bersangkutan mengetahui bahwa namanya turut tercantum dalam dokumen yang dipersoalkan.
Menurut keterangan Yos, Sele menyatakan tidak pernah menerima undangan maupun menghadiri rapat penyusunan RKPDes sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.
Informasi itu kemudian menjadi salah satu hal yang mendorong persoalan dugaan pencantuman nama dan tanda tangan tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk dibawa ke ranah hukum.
Apabila keterangan para pihak tersebut didukung bukti yang memadai, penyidik dapat menelusuri proses pembuatan dokumen, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan penggunaan dokumen yang dipersoalkan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran desa.
Ketua BPD Ungkap Pernah Melaporkan Pengelolaan Anggaran Desa
Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua BPD juga menyampaikan bahwa dirinya pernah membuat laporan mengenai kinerja Kepala Desa Lembantongoa terkait penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024.
Menurut pengakuannya, laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Ia menyebut laporan itu telah diterima oleh Brigpol Ketut Per Amayase pada 12 Maret 2025 di lantai dua ruang Tipidkor Polres Sigi.
Ketua BPD mengaku masih menyimpan bukti penerimaan yang tercatat dalam buku album arsip miliknya.
Informasi mengenai laporan tersebut menjadi bagian lain yang perlu ditelusuri untuk mengetahui materi pengaduan, tindak lanjut yang pernah dilakukan, serta kaitannya dengan persoalan yang kini sedang dimintai klarifikasi.
Meski demikian, keberadaan laporan sebelumnya tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran. Setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan dokumen, keterangan saksi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi Dana Desa Menjadi Pertanyaan Warga
Ketua BPD dan Yos Peanda mempertanyakan proses pengelolaan anggaran desa Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Mereka menilai persoalan pencantuman nama dan dugaan tanda tangan tanpa sepengetahuan pemiliknya perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
“Kalau tanda tangan saja bisa dicantumkan tanpa sepengetahuan pemiliknya, bagaimana dengan anggarannya?” demikian inti kekhawatiran yang disampaikan keduanya kepada awak media.
Pernyataan tersebut merupakan bentuk pertanyaan dan kekhawatiran para pihak, bukan kesimpulan bahwa anggaran desa telah disalahgunakan. Untuk menjawabnya, diperlukan penelusuran terhadap dokumen perencanaan, daftar hadir rapat, penetapan APBDes, laporan realisasi kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.
Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD merupakan hal penting karena anggaran tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penyusunan dokumen, aparat berwenang perlu mengungkap fakta berdasarkan bukti dan memastikan pihak-pihak yang terkait memperoleh kesempatan memberikan keterangan.
Warga Apresiasi Penanganan Polres Sigi, Berharap Kasus Diusut Tuntas
Ketua BPD dan tokoh masyarakat Desa Lembantongoa menyambut positif langkah Polres Sigi yang telah meminta keterangan mereka. Keduanya berharap proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara profesional, transparan, serta memberikan kejelasan atas dugaan yang dilaporkan.
Mereka juga berharap pemeriksaan tidak berhenti pada klarifikasi awal, melainkan dilanjutkan sesuai kebutuhan penyidikan untuk mengungkap asal-usul dokumen, proses penyusunannya, serta pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat di dalamnya.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut tanda tangan dalam dokumen administrasi desa, melainkan juga menyangkut kepercayaan terhadap mekanisme musyawarah, perencanaan pembangunan, dan pertanggungjawaban anggaran publik.
Ketua BPD dan Yos Peanda menegaskan harapan agar perkara tersebut ditangani sampai memperoleh kejelasan sesuai hukum yang berlaku, sejalan dengan semangat Polri untuk hadir dan melayani masyarakat.
Kini, publik menantikan tindak lanjut Polres Sigi dalam mengungkap fakta di balik dugaan pencantuman nama dan pemalsuan tanda tangan tersebut, sekaligus memastikan apakah proses penyusunan APBDes Desa Lembantongoa Tahun Anggaran 2023 dan 2024 telah berjalan sesuai ketentuannya(Tim Redaksi Berita harapan Indonesia)
